HARUM Ingatkan Komnas HAM tetap Objektif dalam Perkara “Sambo Gate”

WhatsApp Image 2022-08-23 at 12.57.24

Jakarta,- Di tengah tekanan atau intervensi dari pihak eksternal dalam perkara “Sambo Gate” yang dinilai semakin liar isunya, Komnas HAM harus tetap menjunjung tinggi integritas dan menjaga objektifitas untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat saat ini. Ibarat bermain bola, Komnas HAM bisa menjadi ‘pengawas pertandingan’ yang mengedepankan fair play.

Anggota Komisi III DPR RI Rudy Masud menegaskan hal tersebut bahwa dalam perkara pembunuhan atas Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Komnas HAM tetap harus berpegang pada prinsip sesuai tugas dan fungsinya (tupoksi).

“Ini tantangan dan ujian integritas bagi Komnas HAM, agar tidak melenceng sesuai tupoksi-nya dalam kasus terbunuhnya Brigadir J. Komnas HAM harus tetap adil dan objektif,” papar Rudy Masud di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hadir pula Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas serta Sekretaris Kompolnas Beni Mamoto. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut menandaskan, dalam perkara terbunuhnya Brigadir J yang dikenal dengan istilah “Sambo Gate” itu Komnas HAM harus berani mengungkap ada tidaknya pelanggaran HAM.

“Publik menunggu Komnas HAM mengungkap secara terang benderang ada tidaknya kasus Brigadir J tersebut masuk kategori pelanggaran HAM. Harus diungkap secara fair, jangan ada ganjalan untuk ditutup-tutupi,” imbuh Rudy Masud.

Legislator asal Kalimantan Timur yang akrab disapa Harum tersebut meyakini bahwa posisi Komnas HAM saat ini rentan atas intervensi dari pihak eksternal. Mengingat, dalam kasus “polisi bunuh polisi” tersebut juga menyeret jenderal-jenderal di korps Bhayangkara. Setidaknya, Irjen Ferdy Sambo (mantan Kadiv Propram Mabes Polri) sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Tentu, akan ada intervensi kuat dari pihak eksternal terhadap Komnas HAM. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, kita dukung Komnas HAM tetap objektif sehingga bisa menjawab keraguan publik bahwa mereka bisa tetap mengawal perkara ini sampai tuntas tanpa tekanan,” pungkas Rudy Masud.//

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media