PP PERISAI Meminta KPK dan BPK Memantau Proyek Pembangunan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum Di Semarang

WhatsApp Image 2021-11-12 at 21.53.12

Jakarta – PP PERISAI menyoroti proyek pembangunan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat.

Pimpinan Pusat PERISAI akan meminta KPK dan BPK melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat.

Menurut Adit, Wasekjen bidang Hukum Pimpinan Pusat PERISAI bahwa ada dugaan Kongkalikong pemenangan proyek SPAM kementerian PUPR di Semarang barat.

“Kami melihat ada proses tender proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait SPAM penuh dengan penyimpangan” ujar Adit

Adit menjelaskan Salah satu indikasinya di proses evaluasi teknis yang justru diabaikan oleh Kementerian PUPR sehingga dia menduga telah terjadi kongkalikong di dalam proses penentuan pemenang proyek.

Diketahui berdasarkan data informasi tender di web LPSE PU, proyek Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Semarang Barat, Jawa Tengah itu memiliki pagu Rp. 227.867.915.000,00. Pemenang dari tender proyek ini adalah PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk atau dikenal dengan nama WIKA yang merupakan perusahaan jasa konstruksi BUMN.

Adit mengungkapkan Dalam tender SPAM semarang barat salah satu persyaratan pokok ada mesik HDD (Hirizontal Directional Drilling) kapasitas > 150 ton 2 unit.

“dalam dokumen WIKA alat yang diupload masih dipakai untuk proyek lain dan sudah terkontrak sampai tahun 2022, dengan demikian seharusnya WIKA gugur karena alat yang sama dipakai dalam pekerjaan bersamaan itu tidak mungkin” ujar adit

Menurutnya kalau dokumen penawaran akirnya diperbaiki secara aturan tidak boleh, karena itu namanya post bidding, dengan demikian harusnya WIKA gugur dalam Lelang.

Adit menjelaskan bahwa Alat Hirizontal Directional Drilling Wika KSO dgn PT. Gemilang Karuniatama, Nomer seri alat tersebut sudah terkontrak di proyek SPAM Durolis tahun 2020-2021.

Ia menambahkan bahwa nomer seri HDD yg sama juga terkontrak di proyek SPAM Lampung sampai dengan 2022.

“Yang kami tahu bahwa PT. Gemilang hanya punya 2 mesin HDD kapasitas 150 ton.
Itupun saat ini keduanya sedang ada digresik melakukan pekerjaan” imbuhnya

“Kami akan turun ke jalan meminta DPR RI ,KPK dan BPK untuk melakukan pencegahan dan pemeriksaan terkait proyek SPAM di Semarang barat” tutup adit

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media