Bapemperda DPRD Depok terima masukan Cipayung Plus dan OKP Depok

IMG-20211012-WA0030

Cipayung Plus dan OKP Depok tekankan Perda Kepemudaan

Depok (12/10/2021), Isu Raperda Kepemudaan dikota Depok semakin santer dibicarakan.

Usulan Raperda Kepemudaan telah diusulkan beberapa tahun lalu oleh kelompok pemuda dikota depok.

Harapan akan peningkatan sumber daya manusia dan peran serta yang strategis menjadi pemantik usulan Raperda Kepemudaan dijadikan program legislasi daerah Kota Depok.

Selasa siang (12/10/2021) bertempat digedung DPRD kota Depok, Anggota Legislatif dari Partai keadilan sejahtera(PKS) menerima kunjungan kelompok Cipayung Plus dan OKP Kota Depok.

Kunjungan kali ini mendalami komunikasi yang telah dibuka oleh Bapemperda DPRD Depok beberapa minggu lalu. Ini menjadi langkah serius untuk mengawal Raperda Kepemudaan sampai keputusan akhir.

Pertemuan ini dilakukan dengan dua metode, yaitu offline (langsung) dan online (daring zoom meeting).

Legistatif DPRD Depok dihadiri oleh Ade Firmansyah, selaku anggota Bapemperda dari fraksi PKS dan stafnya.

Kelompok Cipayung Plus dan OKP yang hadir langsung diruang fraksi seperti GPII Depok, HMI Depok, GMKI Depok, GAMKI Depok, PMI SI Depok, Gemura Depok dan beberapa yang mengikuti secara daring seperti Pemuda Persis Depok, PMII Depok, Perisai Depok serta masyarakat lainnya.

Anggota Bapemperda berharap dapatkan masukan dan saran-saran dari kawan-kawan aktivis pemuda di Depok, karena pembuatan Raperda Kepemudaan ini bertujuan untuk pembentukan pemuda kota Depok yang lebih baik dimasa depan.

Kelompok Cipayung Plus dan OKP Depok pun merespon dengan memberikan saran, kritikan dan usulan agar dicatat dan menjadi masukan untuk nantinya dibahas di rapat Panitia khusus Raperda Kepemudaan.

Karena sejatinya pemuda adalah jiwa-jiwa bebas merdeka, namun juga perlu adanya pembimbingan dan pembinaan dari pemerintah, DPRD dan masyarakat. (hrs)

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media