PB PMII harap polemik patung di TNI tidak dibawa-besarkan, fokus lawan pademi Covid lebih baik

IMG-20210929-WA0037

Jakarta – Polemik hilangnya patung Soeharto dkk di Markas Kostrad Gambir Jakarta Pusat cukup santer diberitakan media massa. Polemik ini muncul berawal dari pernyataan mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo dalam acara webinar yang bertema “TNI vs PKI (1)”, Minggu (26/9) lalu.

Gatot mengkaitkan pembongkaran patung tersebut dengan kondisi TNI yang saat ini disusupi oleh PKI. Pernyataan ini kemudian mendapat tanggapan dari Pangkostrad, Letnan Jenderal Dudung Abdurachman.

Menurut Dudung, hilangnya patung-patung tersebut karena diminta kembali oleh pembuatnya, yakni Pangkostrad terdahulu, Letjend (Purn.) Azym Yusri Nasution. Dia pun mengaku tidak dapat menolak permintaan tersebut.

Dia menyayangkan Gatot karena telah mengkaitkan hilangnya patung tersbut dengan issu PKI. Semestinya, Gatot terlebih dulu harus tabayun atau mencari tahu sebab kenapa patung dibongkar dari Markas Pangkostrad.

Menanggapi polemik tersebut, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) angkat bicara.

Menurut Ketua Bidang Polhukam PB PMII, Daud Gerung, polemik patung Soeharto dkk harus disudahi. Terlebih, Pangkostrad sudah menngklarifikasi kenapa patung-patung tersebut diambil dari Markas Kostrad.

“Saya kira penjelasan dari Pangkostrad sudah sangat jelas dan tegas. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan lagi,” sarannya.

Daud mengimbau, saat ini lebih baik fokus terhadap penanganan pandemi. Sebab, itu lebih penting daripada berpolemik hanya soal patung.

“Sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak pandemi. Usahanya macet bahkan kehilangan pekerjaan. Ayolah kita semua fokus dengan urusan ini,” ajaknya.

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media