“SINERGI AKTIF PEMUDA DAN POLRI DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA”

IMG-20210715-WA0072

Oleh: Rizqi Fathul Hakim, Ketua Umum Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA)

Selama Pandemi mewabah di Indonesia sejak tahun 2020 lalu, tahun 2021 ini bisa dianggap sebagai tahun tersulit yang sedang di hadapi bangsa Indonesia. Grafik kasus Covid-19 pada Bulan Juli 2021 menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Menurut data yang dilansir kementerian Kesehatan pada tanggal 14 Juli 2021, tercatat 54.517 kasus Covid-19 yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan di hari dan tanggal yang sama, 991 warga negara dinyatakan meninggal dunia. Data ini adalah yang tertinggi selama Pandemi terjadi. Hingga tanggal 15 Juli 2021, Secara akumulatif pemerintah telah mendata 2.67 Juta kasus positif, 2.16 Juta pengidap dinyatakan sembuh, dan 69.210 orang meninggal.

Sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan laju penularan virus. Sepanjang Virus ini mewabah, kebijakan preventif seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro hingga Makro (Darurat) telah diupayakan Pemerintah. Selain membuat kebijakan yang bersifat preventif, program-program karitatif dan edukatif seperti memberikan sembako, masker medis, handsanitizer, vitamin hingga kampanye hidup sehat di Masa Normal Baru (New Normal Era) digalakkan pemerintah untuk menekan laju Covid-19 ke titik paling terendah.

Herd Immunity atau Kekebalan Kelompok adalah target utama yang sedang diupayakan Pemerintah Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia. Sejumlah strategi atau kebijakan pemerintah yang telah penulis paparkan sebelumnya adalah bagian-bagian penting yang mendukung tercapainya Herd Immunity di Indonesia. Pada Bulan Januari 2021 lalu, Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan bantuan Vaksin Covid-19. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang menjadi Volunteer Vaksin Covid-19. Pada momen tersebut, Presiden Jokowi menargetkan 180 juta warga Indonesia harus mendapatkan Vaksin demi mempercepat terwujudnya Herd Immunity di Indonesia. Namun hingga bulan Juli 2021, baru 18% warga yang menerima Vaksin. Menyikapi hal tersebut Presiden Jokowi mengintruksikan kepada jajarannya untuk melakukan percepatan proses Vaksinasi Nasional. Pada posisi ini peran Kemenkes, TNI dan Polri hingga Pemerintah Daerah menjadi sangat penting.

Program Satu Juta vaksin perhari adalah komitmen pemerintah dalam upaya menanggulangi wabah. Optimisme publik semakin menguat semenjak Polri-TNI membuka ruang besar yang mempermudah masyarakat menerima haknya memperoleh Vaksin. Pada HUT Bhayangkara ke 75 lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengintruksikan kepada seluruh Polda di Indonesia untuk mempercepat target Vaksinasi Nasional. Sejumlah gerai Vaksinasi pun akhirnya dibuat di setiap Polsek di Indonesia demi mempermudah publik mendapatkan layanan.

Gerai Vaksinasi yang bernama “Vaksinasi Presisi” yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat di setiap Polsek di Indonesia adalah terobosan Polri dalam mempercepat layanan vaksin hingga ke akar rumput. Hal ini tentu senafas dengan tema yang diusung oleh Polri dalam HUT Bhayangkara ke 75 pada awal bulan Juli lalu. Tema “Transformasi Menuju Polri Polri Yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 Untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju” kini telah termanifestasi dalam tindakan. Kehadiran Gerai tersebut adalah bukti komitmen kuat Polri dalam upaya Penanganan Covid-19 di Indonesia. Kehadiran Gerai ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Tak hanya membuat Gerai Vaksinasi, pada tanggal 9 Juli 2021 lalu, Polri bersama Sejumlah elemen Aktivis dari Organisasi Mahasiswa dan Pemuda mendatangi Gedung DPR RI untuk membuat kolaborasi aktif dalam rangka percepatan program Vaksinasi Nasional. Dari hasil diskusi tersebut, para Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Indonesia dituntut berperan aktif membantu pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 di Indonesia. Dengan modal SDM yang mumpuni, para aktivis diharapkan mampu menjalin sinergi yang baik bersama Polri demi mensukseskan program Vaksinasi Nasional di level Kampus hingga ke daerah-daerah pelosok di Indonesia. Mereka diharapkan mampu menjadi inisiator dan fasilitator penyelenggaraan Vaksinasi, hingga menjadi Vaksinator Khusus bagi mahasiswa yang memiliki disiplin ilmu kedokteran/kesehatan. Bahkan di sejumlah daerah di Indonesia sudah banyak para aktivis yang dilatih sebagai volunteer dalam proses Pemulasaraan Jenazah Covid-19.

Target Satu Juta Vaksin per Hari adalah ikhtiar bangsa untuk lolos dari jeratan Pandemi Covid-19. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan doa, semangat dan kerjasama antar sesama anak bangsa. Penulis berkeyakinan bahwa kita mampu melalui ini semua. Berdasarkan data, potensi kematian akibat Covid-19 sangatlah kecil. Namun kita dituntut untuk tetap waspada dan jangan memelihara takut yang berlebihan. Patuhi protokol kesehatan Covid-19, menjaga pola hidup, hingga berpartisipasi dalam program vaksinasi adalah ikhtiar kita untuk kembali pulih. Insyaallah Kita Bisa.

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media