GMPRI Mendesak Bupati Bogor Untuk Mengklarifikasi Perkataannya Dimuka Umum

IMG-20210618-WA0083

[Foto:Istimewa]

JAKARTA,SuaraPEMUDA– Ketua Departemen Media dan Informatika Dewan Pimpinan Agung ( DPA ) Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia ( GMPRI ) Feri menyayangkan perkataan seorang pejabat nomor 1 di Kabupaten Bogor ( Ade Yasin ) terhadap status Wartawan Asli dan Wartawan Bodong yang ditayangkan  di beberapa media atas aduan para Kepala Desa yang merasa risih terhadap keberadaan wartawan dan LSM yang selalu melakukan kontrol sosial di wilayahnya.

Perkataan tersebut disampaikan melaui rilis resmi Kabupaten Bogor. Dalam statmenya Bupati Bogor Ade Yasin merasa geram terhadap LSM tidak jelas dan wartawan yang tidak memiliki identitas alias “Bodrek” yang selama ini mengganggu kinerja Kepala Desa dengan mencari-cari kesalahan. Ia meminta, jika ada oknum seperti itu segera adukan ke pihak kepolisian. Hal tersebut dikatakannya kepada sejumlah Kepala Desa yang hadir pada kegiatan Rebo Keliling (Boling) di Club House PT. SBI, Kecamatan Klapanunggal, pada Rabu (16/6/21).

Disamping itu Bupati Bogor menunjukan kepada kepala desa dirinya sedang membawa wartawan Asli bukan bidang.

“Saya bawa wartawan asli untuk meliput kegiatan Boling ini, biar mereka tahu kondisi di wilayah seperti apa. Nantinya yang merasa wartawan “bodrek” kalau liat wartawan asli pasti minggir. Dengan begitu bisa mengikis keberadaan wartawan “bodrek”, sehingga lama kelamaan akan habis” Kata Ade Yasin

GMPRI mengatakan perkataan tersebut tentunya melukai hati para wartawan lokal dan LSM yang berada di Kabupaten Bogor dan dapat mempecah belah persatuan wartawan sebagai kontrol sosial demi kemajuan Kabupaten Bogor.

” menurut saya perkataan tersebut tidak etis dikatakan oleh bupati, seharusnya para Kades ini melaporkan saja kepada pihak yang berwajib jika ada oknum yang mengancam dan mengganggu kinerja Desa “. Ujar Feri

Masalah pemerasan itu tergantung dari kepala Desa menyikapinya, kata Feri jika Kades tidak salah mengapa takut dengan oknum yang mengatasnamakan wartawan dan LSM.

” kenapa takut kalau gak salah, justru jika ketakutan tersebut disebarluaskan di mata umum, dapat merusak nama baik Pemkab dan Pemdes di Kabupaten Bogor”. Ungkapnya

Disilain Bupati Bogor mengatakan dirinya membawa wartawan asli, lantas wartawan yang tidak ikut dengan Bupati Bogor wartawan palsu atau bagaimana ?

” Ini yang saya sayangkan seharusnya Bupati Bogor jangan mengatakan saya bawa wartawan asli, karena menurut saya wartawan di Kabupaten Bogor itu banyak dan tidak sepenuhnya mengikuti setiap kunjungan Bupati”. Imbuhnya

Untuk itu GMPRI mendesak Bupati Bogor Ade Yasin untuk mengundang Semua wartawan dan LSM di Kabupaten Bogor  untuk memberikan klarifikasi atas perkataannya di media.

” Ya kami sebagai pemuda mahasiswa sebagai penerus bangsa meminta Bupati Bogor Ade Yasin mengklarifikasi dan meminta maaf kepada semua wartawan dan LSM di Kabupaten Bogor. Klo bisa undang semua “. Tegas Feri Putra Asli Kabupaten Bogor itu

Feri menambahkan, Jika hal demikian tidak dilakukan ( Mengundang dan mengklarifikasi ) akan berdampak buruk bagi Bupati Bogor dimata Wartawan dan LSM. Feri juga meminta kepada Pemda Kabupaten Bogor untuk merangkul semua wartawan yang ada di Kabupaten Bogor.

” kami pantau di semua grup di Kabupaten Bogor, isinya amarah dan pertanyaan dari wartawan dan LSM atas statment Bupati Bogor Ade Yasin, di sisilain bupati bogor harus memberikan solusi dan rangkulan kepada semua wartawan baik itu wartawan di media Nasional maupun media lokal”. Pungkasnya  ( *b*)

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media