Organisasi Cipayung Banten Gelar Webinar terkait Peran Strategis Mahasiswa Dalam Pilkada Banten 2020

0
WhatsApp Image 2020-07-13 at 23.36.34

Banten- Pemerintah dalam hal ini kemendagri, DPR, dan penyelenggara sudah menyepakati pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020.

Pada tahun 2020 ini Indonesia akan mengadakan pesta Demokrasi yang cukup besar di mana akan ada 270 Pilkada baik itu tingkat provinsi,kabupaten/kota secara serentak pada tanggal 9 desember ini dengan rincian: 9 Pilgub, 224 Pilbup, dan 37 Pilwakot.

Dalam merespon pilkada serentak, Mahasiswa Banten mengadakan Diskusi Webinar “Peran Strategis Mahasiswa Dalam Pilkada Banten 2020″, dengan pembicara dari OKP Cipayung Plus Banten pada Senin 13 Juli 2020.

Ketua Bidang External Badko HMI JABODETABEKA-BANTEN, Januar Eka Nugraha Mengatakan ” Pilkada bisa saja di Jadikan ajang ASN untuk melakukan kampaye petahana, disinilah peran serta mahasiswa untuk mengontrol dan mengawasi agar ASN tetap pada posisi netral”.

Lain hal Ahmad Solahudin Ketum PKC PMII Banten menjelaskan ” Semua pihak mahasiswa, tokoh masyarakat dan stakholder lainnya harus bisa menjaga kondusifitas efek dari pilkada di Banten”

Indera Patmala Ketua DPD GMNI mengungkapkan, ” Penyelengara dan Pengawas bahkan masyarakat harus di bekali protokol kesehatan dan APD dalam Pilkada banten yang akan di gelar, kedepan harus lebih mendalam untuk melanjutkan kondisi pilkada banten bisa berdiskusi dengan KPU dan Banwaslu”.

” Money politik pada setiap kontestasi demokrasi dalam pilkada di banten sudah lumrah hal ini harus di hindari agar masyarakat menjadi pemilih cerdas dengan melihat visi dan misi “, Ungkap Ketua DPD IMM Banten Ahmad Zunaedi.

Kammi Bantenpun melihat partisipasi publik masih agak kurang dalam mengikuti pilkada Banten yang sebentar lagi akan dilakukan apalagi melihat kondisi pademi covid 19 yang masih berlangsung,Ujar Imam Maulana.

“Politik SARA masih saja ada ditengah-tengah pilkada berlangsung agar tidak terjadi hal tersebut baiknya, kandidat lebih harus mengedepankan Visi Misi untuk semua golongan agar diterima oleh masyarakat yang sifatnya Heterogen” Kata David R Korwil III, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. (Red/Dw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media