Raih WTP kelima, Ormas Islam di Mitra Apresiasi Pemkab


Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/suarapem/public_html/wp-content/themes/covernews/inc/hooks/blocks/block-post-header.php on line 43

Belang — Hasil fenomenal ditorehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) yang mampu meraih capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lima kali secara beruntun.

Nyaris tanpa cacat dalam pengelolaan keuangan dalam kurun waktu hampir tujuh tahun terakhir, James Sumendap pun disebut mampu membawa Minahasa Tenggara ke era emas, sejak dimekarkan dari Kabupaten Minahasa Selatan.

“Tidak dipungkiri dan harus diakui Minahasa Tenggara lima kali mendapatkan WTP secara berturut-turut bukan urusan yang mudah. Bupati James Sumendap mampu membawa Minahasa Tenggara ke era emas yang diimpikan setiap rakyat,” kata Ketua DPC Syarikat Islam Minahasa Tenggara Artly Kountur.

Dia mengungkapkan, harapan besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, dengan pengelolaan keuangan daerah yang tunduk terhadap aturan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijalankan dengan baik dan taat asaz.

Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Minahasa Tenggara ini juga mengatakan, WTP yang diraih Pemkab tersebut dampaknya sangat terasa bagi rakyat, karena uang negara digunakan dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat.

Ketika pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan baik, maka dampaknya pembangunan akan lebih dirasakan sampai di pelosok, serta di setiap sendi kehidupan masyarakat. Selain itu setiap program dari Bupati semuanya untuk kemaslahatan rakyat Minahasa Tenggara, karena penggunaan anggaran ini makin terarah,” ujarnya.

Lebih lanjut kata Artly Kountur, capaian ini juga lebih menegaskan posisi Pemkab yang patuh dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang merupakan uang rakyat, sehingga wajib dipergunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Minahasa Tenggara.

“Rakyat Minahasa Tenggara saat ini bisa menikmati fasilitas umum yang lebih manusiawi. Menikmati sarana infrastruktur yang memadai, karena kepala daerahnya tidak bertindak untuk kepentingan orang pribadi atau kelompok, tetapi berpikir bertindak untuk masyarakat umum,” katanya.

Dia pun berharap hal tersebut dapat terus dipertahankan dan seluruh jajaran Pemkab Minahasa Tenggara dapat menunjang setiap program dari kepala daerahnya.

“Tentunya ini memang hasil kerja tim dari seluruh perangkat daerah, sehingga berhasil mewujudkan WTP kelima. Makanya soliditas tim di jajaran Pemkab harus semakin baik sesuai slogan Mitra Hebat Bergerak Cepat,” tandas Artly Kountur yang juga Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Minahasa Tenggara.

(***/Jenly Wenur)

sumber: beritamanado.com

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media