Minyak Dunia anjlok, DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia minta pemerintah untuk penyesuaian harga.

0

Jakarta – Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) diminta segera meresons permintaan turun harga Ban Bakar Minyak atau BBM. Desakan suara agar harga BBM turun merujuk kondisi harga minyak dunia yang terjun bebas.

Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Muhammad Chairul Basyar mengatakan pemerintah mesti membuka hati terkait situasi di tengah pandemi Covid19. Ia mengatakan turunnya harga BBM akan membantu masyarakat kecil terdampak.

“Sebentar lagi sebagian masyarakat kita akan jalani bulan Ramadhan. Turunnya harga BBM bisa membuat harga kebutuhan pokok juga turun. Ini sangat membantu, pemerintah harus hadir,” kata Chairul di Jakarta, Rabu, 22 April 2020.

Dia mengatakan jatuhnya harga minyak mentah di pasar internasional seharusnya direspons cepat pemerintah. Respons itu dengan menurunkan harga BBM.

Chairul heran dengan penjelasan pemerintah terutama Pertamina yang belum juga merealisasikan keinginan suara publik.

“Ada indikasi Pemerintah dan Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga karena kendali mafia minyak yang selama ini menggerogoti bisnis importasi BBM setelah Petral dibubarkan,” tuturnya.

Dia mengingatkan Pertamina punya kewenangan menurunkan harga BBM jenis Pertamax-Pertalite. Bukan justru diarahkan kewenangan tersebut ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Itu ada di Pertamina kok. Bukan di Kementerian ESDM, kecuali BBM Premium yang sifatnya subsidi,” ujar Chairul.

Pun, dia mengkritisi kebijakan Pertamina memberikan diskon cashback untuk ojek online yang dinilainya partial. Bagi dia, kebijakan ini tak adil karena masih ada masyarakat lain yang terdampak Corona namun tak dapat diskon BBM.

Kata dia, sebagai perusahaan BUMN maka Pertamina mesti menjalankan instrumen bisnisnya dengan prinsip ekonomi Pancasila. Bukan justru dengan ekonomi kapitalis.

“Kita minta sekarang juga turunkan harga BBM. Kalau Pertamina tidak turunkan itu sama halnya mengonfirmasi adanya praktik mengambil untung banyak di tengah wabah. Mudah-mudahan ini tidak benar,” sebutnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi VII DPR, Pertamina menyampaikan alasannya yang belum bisa menurunkan harga BBM. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, secara bisnis, opsi menurunkan harga BBM memang bisa dilakukan di tengah kondisi tersebut.

Namun, hal itu sulit dilakukan karena Pertamina merupakan BUMN.

“Sekarang BBM impor lebih murah. Kalau lihat harga (minyak) kaya gini, mending kami tutup semua kilang. Tapi, tidak bisa seperti ini,” ujar Nicke dalam RDP dengan Komisi VII DPR, Selasa, 21 April 2020.

Nicke menambahkan Pertamina tak bisa menurunkan harga BBM meski harga minyak dunia turun. Sebab, kata dia, Pertamina tetap harus bayar gaji karyawan.

Pun, persoalan lain yang dijelaskan Nicke karena Pertamina sulit menurunkan harga BBM karena terkendala formula harga BBM yang disusun Kementerian ESDM.

Sumber : VIVAnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media