Chandra Halim Ketua Bidang Organisasi Syarikat Islam Meminta Presiden Ir. Joko Widodo Segera Copot Menteri Terlibat Bisnis PCR
Jakarta- Adanya dugaan bisnis PCR yang dilakukan oleh beberapa kementerian mendapatkan sorotan dari Syarikat Islam.
Chandra halim Ketua bidang Organisasi Syarikat Islam meminta kepada presiden untuk segera mencopot para menteri yang terbukti terlibat dalam skema Bisnis PCR.
“Kami meminta supaya Presiden mengambil Langkah tegas dalam mengevaluasi kinerja para menterinya, jika terbukti maka copot saja” kata Chandra Halim
ada dua perusahaan besar yang menjalankan bisnis melalui skema kerja sama dengan pemerintah, yakni PT Daya Dinamika Sarana Medika (DDSM) dan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), selain itu ada perusahaan-perusahaan besar tes PCR yang menyasar kalangan umum di antaranya Bumame Farmasi yang dikelola PT Budimanmaju Megah Farmasi, SwabAja, dan Quicktest.
Chandra Halim menjelaskan bahwa, ada beberapa kementerian yang perlu diselidiki diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, Kemenkes dan Kemendagri.
Dari beberapa informasi yang di peroleh, Luhut diketahui memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.
Terkait kementerian BUMN nama Erick Thohir dikatkan dengan adanya Yayasan Adaro yang ikut menjadi pemegang saham di saham di PT GSI.
“Semua pejabat negara harus di selidiki sebab, menurutnya, pejabat negara yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan bisnisnya. sendiri atau keluarga merupakan salah satu bentuk dari sistem olgarki yang saat ini merongrong bangsa Indonesia” ucap Chandra Halim.
Chandra Menilai adanya dugaan keterlibatan pejabat negara dalam bisnis tes PCR ini sangat melukai hati rakyat, sebab saat rakyat sedang kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19, para pejabat justru memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbisnis.
Menurutnya ada beberapa potensi di nusantara ini yang dikelola beberapa pemain PCR, Pertama bentuk negara kepulauan, arus perpindahan masyarakat dan aturan atau regulasi yang harus dijalankan.
“Kita tahu bahwa Indonesia ini bentuknya kepulauan dan arus gerak perpindahan masyarakat sangat tinggi, inilah yang menjadi sebuah potensi bisnis, apalagi ini negara hukum sehingga masyarakat harus taat aturan” ungkap chandra
Chandra menambahkan, adanya Instruksi mendagri tentang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di seluruh daerah kabupaten dan kota yang wajib dijalankan terkait dengan poin PCR sebagai syarat perjalanan menjadi sebuah titik balik dari peluang berbisnis PCR.
Selain menjabarkan peluang bisnis PCR, ketua bidang Organisasi syarikat islam ini meminta supaya kemenkes segera di evaluasi dalam kaitannya dengan harga tes PCR.
“Kemenkes juga harus di evaluasi sebab mereka tidak punya kebijakan baku yang memihak kepada masyarakat dalam menentukan batas harga tertinggi tes PCR yang boleh di jual kepada masyarakat, hal ini tersirat bahwa kemenkes melakukan pembiaran terhadap bisnis PCR dan tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak swasta.” tutup Chandra.