PPI PC Bekasi Raya Kritik Keras PDAM Patriot: Gagal Dukung Program 100 Hari Kerja Wali Kota bekasi khususnya pada agenda zero complain layanan publik.
Bekasi, 24 Juni 2025 — Ketua Perisai Pusat Indonesia (PPI) PC Bekasi Raya, Rusman, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi. Kritik ini disampaikan dalam rangka mengevaluasi dukungan PDAM terhadap program strategis 100 Hari Kerja Wali Kota Bekasi, khususnya pada agenda zero complain layanan publik.
Menurut Rusman, salah satu catatan paling krusial adalah buruknya respons PDAM saat momentum penting seperti Hari Raya Idul Fitri 1445 H, di mana aliran air bersih terputus di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Hingga saat ini, tidak ada klarifikasi atau penjelasan resmi dari Humas PDAM terkait peristiwa tersebut.
”Ketiadaan komunikasi menciptakan keresahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan dasar pemerintah kota,” tegas Rusman.
Lebih lanjut, Rusman menyoroti lemahnya infrastruktur teknologi di tubuh PDAM Patriot.
“Ironis, PDAM di kota besar dengan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang cukup besar serta kontribusi PAD yang tinggi, tapi belum memiliki sistem teknologi terkini untuk pelayanan dan manajemen pengaduan pelanggan,” ungkapnya.
Rusman juga menilai PDAM cenderung lambat dan pasrah dalam merespons gangguan air baku, tanpa inovasi berbasis teknologi. Bahkan, wacana digitalisasi yang pernah disampaikan oleh Direktur Utama PDAM hingga kini belum terealisasi.
Pernyataan Direktur Utama PDAM Patriot pun tak luput dari sorotan. Dalam satu agenda resmi peletakan batu pertama proyek Intake Rawatembaga, Dirut PDAM menyebut warga pengadu sebagai “netizen julid”. Menurut Rusman, pernyataan ini mencerminkan sikap anti-kritik dan bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi.
“Pernyataan tersebut sangat tidak etis dan kontraproduktif terhadap upaya perbaikan pelayanan publik,” tegasnya.
Rusman juga menyampaikan bahwa Divisi Humas PDAM menjadi titik lemah dalam sistem komunikasi publik dan krisis. Tidak adanya mekanisme respons cepat dan transparan memperburuk citra BUMD tersebut serta mencoreng semangat reformasi birokrasi yang tengah digaungkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
PPI PC Bekasi Raya dalam hal ini merekomendasikan beberapa langkah konkret:
1. Perbaikan Reputasi: Direksi PDAM wajib segera membangun kembali kepercayaan publik agar masyarakat Kota Bekasi terdorong menggunakan layanan air perpipaan, sejalan dengan target pemerintah kota dan pusat.
2. Evaluasi Kehumasan: Manajemen PDAM diminta mengevaluasi kinerja Divisi Humas, termasuk meninjau ulang SDM-nya. Humas seharusnya menjadi jembatan komunikasi, bukan sumber keretakan antara institusi dan masyarakat.
3. Pengawasan Pemerintah: Pemerintah Kota Bekasi diminta untuk melakukan pengawasan yang lebih aktif terhadap BUMD agar kebijakan perusahaan daerah selaras dengan visi-misi kepala daerah.
Menutup pernyataannya, Rusman menyampaikan harapan agar PDAM Patriot segera berbenah dan bertransformasi menjadi institusi publik yang profesional, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Bekasi.
