Keresahan Masyarakat Atas Aksi Puluhan Orang Yang Menginap Di Belakang Gedung DPR RI

Jakarta, 9 April 2025 — Dalam beberapa hari terakhir, aksi senyap protes tentang Copot UU TNI yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil di belakang Gedung DPR MPR telah menarik perhatian publik, tidak hanya karena tujuan aksi tersebut, tetapi juga karena dampaknya terhadap lalu lintas di sekitarnya. Salah satu komentar yang muncul di media sosial, khususnya dari akun Instagram seorang perempuan, memberikan pandangan yang cukup kritis terhadap aksi tersebut.
Dalam unggahannya, perempuan tersebut mengungkapkan kekecewaannya terhadap kemacetan yang disebabkan oleh aksi protes yang berlangsung. “Hallo guys liat deh disini tu jadi macet banget karna lagi ada demo, demo dengan cara gini tu jadi mengganggu aktifitas orang. Boleh si demo tapi jangan merugikan orang lain pungkasnya di video tersebut. yang viral di Instagram.

Komentar ini memicu perdebatan di antara warganet. Beberapa setuju dengan pendapatnya, menganggap bahwa meskipun hak untuk berunjuk rasa harus dihormati, dampak negatif terhadap masyarakat sekitar juga perlu diperhatikan. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa aksi protes adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang sah, dan bahwa pengorbanan seperti kemacetan adalah bagian dari perjuangan untuk perubahan sosial.
Aksi yang berlangsung di sekitar Gedung DPR MPR merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi yang dilakukan untuk menuntut kebijakan tertentu dari pemerintah. Meskipun demikian, dampaknya terhadap lalu lintas kota Jakarta menjadi sorotan utama. Kemacetan yang ditimbulkan mengganggu mobilitas warga, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam protes tersebut.

Kritik terhadap kemacetan ini menjadi bagian dari percakapan lebih besar tentang bagaimana aksi protes dapat diselenggarakan dengan meminimalisir gangguan terhadap masyarakat umum. Beberapa pihak mengusulkan agar penyelenggaraan demonstrasi dapat lebih terkoordinasi dan dipilih lokasi yang tidak mengganggu jalur lalu lintas utama.
Sebagai penutup, meskipun aksi protes tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi, perlu ada keseimbangan antara hak menyuarakan pendapat dengan kenyamanan masyarakat sekitar. Dialog konstruktif antara pihak yang menyelenggarakan aksi, pemerintah, dan masyarakat umum menjadi kunci dalam mencari solusi yang lebih baik di masa depan.