Dewan Pimpinan Pusat CMMI Merespon Surat Intruksi Ketum PDI-Perjuangan, Ini Infonya!
Dewan Pimpinan Pusat CMMI Merespon Surat Intruksi Ketum PDI-Perjuangan, Ini Infonya!
Jakarta – Instruksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melarang kadernya yang jadi Kepala Daerah untuk tidak mengikuti retreat Menteri Dalam Negeri di Magelang merupakan keputusan keliru, Anhar Tanjung selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Cendekia Muda Muslin Indonesia merespon bahwa apa yang dilakukan Bu Mega merupakan sikap yang bertentangan atau bersebelahan dengan Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Pemerintahan.
“Kami menganggap keputusan Bu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P bersebelahan dengan Presiden Prabowo dan mengorbankan Aspirasi Rakyat. kami berpandangan bahwa retret ini untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pemerintahan sehingga terjadi sinkronisasi dengan bertujuan terciptanya pembangunan yang efektif dan transparan” Terangnya.
Ketua Umum DPP CMMI mengatakan Bu Mega merupakan negarawan, oleh karena itu jangan mengorbankan aspirasi rakyat.
“Kami mengetahui Bu Mega merupakan sosok negarawan serta contoh yang baik buat generasi penerus bangsa, oleh karena itu kami berpesan kepada Bu Mega selaku Ketua Umum PDI-P agar menghormati proses hukum, jangan sampai mengorbankan aspirasi rakyat yang memilih Kepala Daerahnya” Tambahnya.
Ketua Umum DPP CMMI mengingatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar tetap satu Komando dengan Pemerintah Pusat agar pembangunan bangsa semakin cepat terlaksana dengan baik.
“Kami menginginkan agar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru saja dilantik, agar satu komando dengan pemerintah pusat, sehingga terciptanya pengelolaan pemerintah yang baik (good governance), pertumbuhan ekonomi yang merata, kepentingan rakyat juga dapat terpenuhi, karena kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah menjadi pelayan rakyat” Tutupnya.
Seperti yang dilansir dari TEMPO.CO, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Intruksi tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang diterbitkan pada Kamis, 20 Februari 2025, dan ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri. Surat tersebut dikeluarkan hanya beberapa jam setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK sebagai tersangka dugaan suap terkait Harun Masiku.
