Mahasiswa Jambi Geruduk Mabes Polri Desak Copot Kapolda Jambi

IMG-20240912-WA0113

Jakarta – Sekelompok mahasiswa mengatasnamakan (Barisan Mahasiswa Hukum Jambi jakarta raya) geruduk Mabes Polri melakukan demonstrasi mendesak Mabes Polri untuk memberantas peredaran rokok ilegal dan tambang ilegal di Provinsi Jambi.

Rian Ariansyah selaku Koordinator Lapangan menyampaikan, “Kedatangan kami ke gedung Mabes Polri dalam rangka menindak lanjuti laporan dari masyarakat, terkait peredaran rokok ilegal dan praktik tambang ilegal yang diduga merajalela di Provinsi Jambi”. ujarnya. Kamis, 12 September 2024.

Selanjutnya, hasil investigasi yang dilakukan para Mahasiswa Jambi itu ada oknum kepolisian yang membekingi tambang ilegal ini.

“Berdasarkan hasil investigasi kami dalang dibalik tambang ilegal ini diduga kuat ada bekingan dari oknum polisi, dan masyarakat juga sudah pernah melakukan demonstrasi karena pencemaran lingkungan yang semakin hari semakin parah akibat tambang ilegal”, ucapnya.

Tak hanya tambang ilegal, ternyata maraknya peredaran rokok ilegal juga menjadi masalah besar di Provinsi Jambi saat ini.

“Barisan Mahasiswa Hukum Jambi jakarta raya mendesak kepada Listyo Sigit Prabowo dan Askolani selaku Dirjen Bea Cukai untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang sangat marak beredar di provinsi Jambi, sampai saat ini belum ada penanganan yang efektif oleh Kapolda Jambi dan Bea cukai provinsi Jambi”, tegasnya.

Senada dengan itu, orator selanjutnya Wildan Riski juga mendesak Kapolri untuk turun langsung ke provinsi Jambi.

“Kami mendesak kepada bapak Listyo Sigit Prabowo untuk datang langsung ke provinsi Jambi untuk menindaklanjuti laporan dari mahasiswa Jambi Jakarta, dan evaluasi kinerja Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si. selaku Kapolda Jambi”, tegasnya.

Kelompok mahasiswa Jambi tersebut mengecam bilamana tuntutannya tidak diindahkan maka mereka akan melakukan demonstrasi lebih besar.

“Bila mana tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan melakukan demonstrasi yang lebih besar lagi, dengan masa yang lebih masif, karena tindakan tambang yang tidak memiliki IUP ini tentu sangat merugikan negara, begitupun peredaran rokok ilegal”, tutup orator.

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media