Pw perisai dki jakarta geruduk kantor PDIP jangan sampi salah satu kader mencoret nama baik PDIP

WhatsApp Image 2023-05-25 at 17.13.44

Jakarta – Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir, seorang wanita bernama Veronika Jennifer muncul dengan menunjukan bukti-bukti dan mengakui mempunyai hubungan gelap dengan wakil menteri dalam negeri John Wempi Wetipo. Hal ini pun sontak menjadi perhatian public, termasuk PW. PERISAI DKI Jakarta.

Rabu (24/05/2023), Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Pimpinan Wilayah Pertahanan Ideologi sarekat Islam DKI Jakarta (PW. PERISAI DKI Jakarta), mengelar aksi Unjuk rasa didepan gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Dan kantor DPP PDIP Jl.Diponogoro Menteng mereka menyoroti persolaan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Wakil Mentri dalam Negeri saudara John Wempi Wetipo. Sambil bakar ban dan membawa spanduk bertuliskan Copot Wamendagri John Wempi Wetipo”

Koordinator lapangan “Datuk Ibrahim” dalam orasinya menyampaikan bahwa akhir akhir masyarakat terus dibuat geram dengan pemberitaan terkait adanya kasus perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh wakil mentri dalam negeri Saudara John Wempi Wetipo dengan seorang wanita bernama Vorenika dan hasil dari hubungan gelap tersebut telah lahir seorang anak sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara veronika. Namun parahnya lagi ketika permasalahan ini mencuat ke ruang public, saudara John Wempi Wetipo seakan mengelak dan tidak mengakui anak biologis yang lahir dari hubungan gelapnya dengan saudara veronica tersebut.

“Kami sangat menyayangkan sikap pengecut yang ditujukan oleh saudara John Wempi Wetipo dalam merespon masalah ini, Apalagi yang bersangkutan saat ini dipercayakan untuk menduduki salah satu jabatan penting dalam sturuktural kenegaraan, maka sepantasnya saudara Wakil Mentri harus memberikan contoh yang baik dalam berperilaku.” Lanjut Datuk Ibrahim

Secara bergantian mereka berorasi, salah satu orator A Hasan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh John Wempi Wertipo telah melanggar Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, pasal 14 yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”. Oleh karnanya Bapak Tito Karnavian selaku menteri dalam negeri dan presiden harus tegas dalam membijaki kasus persilingkuhan yang diduga dilakukan oleh John wempi wetipo tersebut dan jangan sampai mencoreng nama baik Partai PDIP.

“Kami mendesak Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri serta ketua umum Pdip Perjuangan Ibu Megawati  agar memberikan sangsi tegas terhadap Saudara John Wempi Wetipo dengan mencopot yang bersangkutan dari jabatannya selaku wakil menteri Dalam Negeri, dan kader Pdip Perjuangan” Tutup A Hasan.

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media