KMPPI Desak Kementerian LHK Untuk Lakukan Evaluasi Total Terhadap Kinerja PT Timah Yang Diduga Kuat Salahi Prosedur

IMG-20211125-WA0081

Kesatuan Mahasiswa dan Pemuda Penjaga Indonesia menggelar aksi di Kantor PT. Timah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Kamis (25/11) terkait persoalan tambang timah di Teluk Belakat Dalam, Bangka Belitung.

Koordinator aksi, Umam, menyampaikan bahwa permasalahan aktivitas penambangan ini sudah tidak bisa di toleransi karena sudah merenggut mata pencaharian masyarakat sekitar.

“Aktivitas penambangan timah di Bangka Belitung sudah tidak bisa dibiarkan karena sudah merampas hak -hak masyarakat disekitar, termasuk mata pencaharian masyarakat, ini tidak sesuai dengan ketentuan Amdal yang berlaku,” tegas Umam.

Maka dari itu, lanjutnya, kami meminta kepada KLHK untuk mengevaluasi ulang terkait Amdal PT. Timah, kalau tidak bisa untuk di evaluasi ulang lebih baik Usir PT. Timah dari Perairan Bangka Belitung.

“Pasalnya aktivitas penambangan oleh PT. Timah dilakukan tanpa memperhatikan dampak Lingkungan yang akan terjadi oleh pihak yang berwenang,” tambahnya.

Dari massa aksi juga sempat beraudiensi dengan pihakĀ  KLHK tetapi masih belum ada titik terang untuk permaslahan AMDAL PT. Timah tersebut.

“Kita tadi sudah audiensi dengan pihak KLHK, tetapi mereka belum bisa memberikan jawaban yang lebih lanjut, malah mereka mengusulkan untuk mengadukan lewat online, lalu gunanya kami datang kesini apa?,” tanya Umam.

Maka dari itu, Umam menegaskan jika tidak ada tindak lanjut atas permasalahan ini, kami akan melaksanakan aksi kembali dengan skala yang lebih besar.

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media