LSP Indonesia Nilai Kapolri Listyo Sigit Mampu Terjemahkan Kesetaraan Gender Dengan Baik di Institusi Polri.

images (27)

Jakarta, – Tanggal 7 November 2021, Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timut [NTT] menjadi saksi bersejarah digelarnya kegiatan Konferensi Polwan Dunia yang ke-58. Acara bertaraf Internasional yang dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut dibuka dengan pemukulan Gong. Pada kesempatan tersebut, Kapolri membicarakan isu global yang sangat penting, yakni : Kesetaraan Gender [Gender Equality] bagi Polisi Wanita [Polwan].

Konferensi yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri oleh 980 peserta dari 39 negara dan 2 organisasi Internasional.

Menurut Direktur Lentera Studi Pemuda Indonesia [LSPI], Dinal Gusti, acara Konferensi Polwan Dunia ke-58 tersebut adalah bentuk kepekaan Polri terhadap isu gender, dalam hal ini adalah soal kesetaraan dan keadilan gender. Dalam kamus pergaulan internasional, Kesetaraan atau keadilan Gender adalah isu penting yang sangat menentukan kualitas pergaulan internasional.

“Kami sangat antusias dengan diskursus yang dibangun Polri, khususnya terkait isu Kesetaraan Gender dalam forum internasional tersebut. Penegasan Sikap Kapolri Listyo di hadapan audiens dalam soal keberpihakannya pada semangat Gender Equality patut diberikan apresiasi tinggi. Sebagaimana yang kita tahu, Isu Gender saat ini telah menjadi kode penting dalam tradisi pergaulan dunia. Dan posisinya sangat menentukan kualitas hubungan kita dengan dunia internasional.”

Di era Kapolri Listyo kini sudah ada tiga Polisi Wanita [Polwan] berpangkat Jenderal yang menduduki posisi strategis dan penuh resiko tinggi. Menurut Dinal, Kapolri sangat percaya dan objektif dalam memberikan tanggung jawab kepada jajarannya tanpa pandang gender.

“Kapolri Listyo tahu persis bagaimana bersikap, khususnya dalam hal mengantisipasi potensi-potensi ketidakadilan gender dalam institusi yang dipimpinnya. Tiga Polwan berpangkat Jenderal—dan mungkin akan bertambah lagi—telah diberikan kepercayaan oleh Kapolri untuk menduduki posisi strategis dan penuh resiko. Streotip perempuan itu lemah pada posisi ini gugur seketika. Dalam konteks ini bisa disimpulkan, bahwa sikap Kapolri sangat objektif dalam menilai jajarannya, tanpa memandang gender. Semua diukur Kapolri berdasarkan Profesionalitas dan Integritas.”

Di lain kesempatan, Denni Wahyudi, Sekretaris LSPI menyebut isu gender kini telah menjadi kebutuhan Global, terlebih dalam situasi Pandemi seperti ini. Menurutnya Pandemi Covid-19 telah memberikan kejutan hebat kepada dunia ekonomi dan juga sosial. Dalam hal ini menurut Deni, peran Polri, khususnya Polwan sangatlah dibutuhkan untuk mengatasi efek-efek sosial seperti halnya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipicu oleh persoalan ekonomi.

“Dalam kondisi apapun, termasuk dalam situasi Pandemi seperti ini, Polri berkewajiban untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia [HAM]. Pandemi Covid-19 secara de facto telah mengeskalasi kekerasan dalam rumah tangga. Korban paling dominan adalah perempuan dan anak. Dan pada posisi ini peran Polwan sangatlah dibutuhkan untuk melakukan pendampingan dan juga membantu penanganan kasus.”

Selain itu Denni Wahyudi berharap bahwa Isu Gender Equality yang diusung dalam forum internasional tersebut mampu terealisasi dengan baik dalam Tubuh Korps Bhayangkara. Dirinya menilai diskursus yang disirkulasikan oleh Kapolri Listyo dalam forum Polwan Dunia sangat paralel dengan visi Polri Presisi.

“Kapolri Listyo mampu memberikan teladan yang baik dalam soal Gender Equality. Dirinya pun miliki pemahaman dan kepekaan yang baik dalam isu tersebut. Hal itu mampu diterjemahkan dengan baik dalam sejumlah keputusan yang sangat berpihak kepada Perempuan. Dari soal rekrutmen, pendidikan, pelatihan kini telah setara dengan laki-laki. Tiga Polwan berpangkat Jenderal dengan posisi jabatan yang beresiko tinggi adalah bukti, bahwa visi Polri Presisi sangat pro dengan keadilan gender. Semoga kedepannya lebih banyak lagi Polwan di level perwira yang akan menduduki posisi strategis di institusi Polri.” (red)

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media