Cecep Hidayatullah : Banyak Cara Mengabdi kepada Bangsa dan Negara tidak hanya menjadi ASN

IMG-20210926-WA0019

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Se-Indonesia (BEM PTAI) tegas mengatakan tidak ikut turun dalam aksi unjuk rasa Perihal pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos TWK karena itu sudah keputusan Panitia Seleksi dan kami meyakini Panitia mempunyai dasar dan indikator untuk mengambil keputusan tersebut kami mengajak mari kita bertabayun dan terus merawat persatuan dan kesatuan bangsa Jangan mau diadu domba.

Situasi Pandemi saat ini harusnya kita bergotong royong dan bersatu padu untuk memutus mata rantai Pandemi Covid 19 dengan mendukung pemerintah dalam melakukan Vaksinasi untuk Herd Imunity atau berbagi bahan pokok seperti Sembako kepada masyarakat yang membutuhkan itulah sesungguhnya mahasiswa yang menerapkan Pengabdian kepada masyarakat.

Meski begitu, Koordinator Pusat BEM PTAI Se-Indonesia Cecep Hidayatullah mengatakan, saat ini kami BEM PTAI juga melakukan Kajian-kajian untuk melakukan penolakan pelantikan terhadap Anggota BPK terpilih Nyoman Adhi Suryadnyana yang sangat jelas melanggar undang-undang pasal 15/2006 huruf J tentang Badan Pemeriksaa keuangan.

“Kami fokus buat merancang konsep- konsep tersebut biar lebih matang lagi,” ucap Cecep Hidayatullah di Jakarta kepada awak media Sabtu (25/09/2021).

Cecep mengatakan, BEM PTAI untuk saat ini fokus kepada pelanggaran yang dilanggar oleh Nyoman Adhi Suryadnyana yang sangat jelas dan sangat terang benderang membuat kegaduhan di Publik.

Dalam Situasi penanganan Pandemi kami Apresiasi terhadap pemerintah karena Alhamdulillah menurunnya angka yang terpapar virus Corona atau Covid 19 sesuai data dari Kementerian kesehatan dan dalam Vaksinasinya Indonesia masuk kategori negara yg sudah baik no 6 di Dunia, kami dari BEM PTAI tidak menutup mata yang baik kita apresiasi yang kurang baik ya kita kritisi tapi tetap dengan kritik Konstruktif.

Nah kembali terkait polemik pegawai KPK yang tidak lolos TWK kami berharap mereka bisa legowo karena bagaimanapun ini aturan yang harus dipatuhi yah menurut kami banyak cara untuk mengabdi kepada Bangsa dan Negara tidak harus menjadi aparatur sipil negara ujar Cecep.

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media