LSP Indonesia : Sanksi Tegas Petugas Kepolisian Yang Tidak Presisi Dengan TR Kapolri

images (9)

JAKARTA – Pasca terbitnya Surat Telegram Kapolri yang ditujukan untuk menertibkan dan menyeragamkan sikap aparat kepolisian di setiap daerah agar lebih humanis dan tidak reaktif dalam bertugas, Ketua Umum Lentera Studi Pemuda Indonesia [LSP Indonesia], Dinal Gusti menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki komitmen kuat dalam merawat iklim demokrasi di Indonesia.

Menurut Dinal, terbitnya Surat Telegram Kapolri bernomor : STR/862/IX/PAM.3/2021, pada Rabu malam, tanggal 15 September 2021 adalah jawaban konkrit atas sejumlah insiden yang berkaitan dengan persoalan kebebasan sipil dalam menyampaikan aspirasi.

“Surat Telegram Kapolri itu adalah penegasan sikap Kapolri atas sejumlah insiden yang terjadi antara aparat dengan masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi. Sejumlah poin-poin yang ditekankan dalam ST tersebut menurut kami sangat sesuai dengan semangat Polri Presisi. Kami sepenuhnya mengapresiasi langkah yang dibuat Kapolri.”

Masih menurut Dinal, dalam situasi Pandemi ini Polri dibawah komando Listyo Sigit Prabowo memainkan peran yang multi. Tak hanya soal urusan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polri pun menjadi salah satu aktor penting dalam menanggulangi wabah Covid-19 bersama TNI, BIN, dan Kemenkes.

“Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilantik Presiden Jokowi dalam situasi bangsa yang sedang menderita karena Pandemi Covid-19. Di pundaknya dibebankan dua tugas besar, yakni : Menjamin Kamtibmas dan Menanggulangi wabah. Dalam situasi Pandemi ini, dua hal ini memiliki korelasi yang begitu kuat.”

Masih menurut Dinal, pandemi sangat memberikan dampak pada soal Kamtibmas. Namun sejauh ini dia melihat Kapolri Jenderal Listyo Sigit mampu mengeliminir dampak buruk yang disebabkan hingga ke titik wajarnya.

“Kita bisa sedikit merunut beberapa capaian Polri khususnya selama Pandemi ini. Kapolri Sigit mampu menjamin ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) selama pandemi, menertibkan para spekulan masker, obat hingga oksigen, menjaga hutan dari para pembalak liar dan mafia, menangkap bandar narkotika skala besar dan masih banyak lagi. Bagi kami Listyo Sigit sangat profesional. Dia sanggup menjaga komitmen dan konsentrasi di tengah situasi sulit seperti ini.

Di lain kesempatan Sekjend LSP Indonesia, Deni Wahyudi merespons soal kritik netizen terhadap Presiden dan Kapolri yang dianggap anti kritik pasca insiden mural, penanganan demonstrasi mahasiswa UNS dan Bapak Suroto di Blitar.

“Kami sepenuhnya yakin Presiden dan Kapolri adalah dua pribadi yang sangat terbuka dan mau mendengar. Kalau untuk soal kritik, Presiden Jokowi sendiri mengaku itu adalah soal lumrah. Dan bahkan dirinya mengaku pernah mendapat kritikan yang lebih parah. Begitu juga dengan Kapolri Sigit. Kami sepenuhnya yakin dengan komitmen besarnya dalam program presisi yang disusunnya. Insiden mural dan penanganan demonstran tempo hari memang cukup mengecewakan. Namun kami yakin insiden itu adalah reaksi spontan yang berlebihan dari aparat kepolisian di daerah, dan bukan kehendak Kapolri, apalagi Presiden.”

Deni menyebut terbitnya Surat Telegram Kapolri terkait pedoman bersikap aparat kepolisian dalam berhadapan dengan sipil sudah sangat sesuai semangat Polri Presisi. Dia berharap ST Kapolri tersebut mampu diterjemahkan dengan baik oleh jajarannya di setiap daerah.

“Kami berharap seluruh sikap petugas di lapangan selalu tegak lurus dan presisi dengan intruksi Kapolri. Polri yang humanis, tegas dan demokratis adalah harapan kita semua. Semoga hal-hal lalu tak mengulang di kemudian hari. Namun bila terulang kembali, kami meminta Kapolri untuk memberikan sanksi tegas pada personel yang tidak patuh dengan Surat Telegram Kapolri tersebut. Sebagai generasi muda, kami bertangung jawab untuk terus memantau dan mengawal program dan kebijakan Kapolri Sigit demi mewujudkan Polri Presisi.” (red)

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media