PT. RANTAU PANJANG UTAMA BHAKTI DI DEMO PC PERISAI JAKARTA TIMUR

0
WhatsApp Image 2021-06-02 at 17.02.54 (1)

Jakarta – PC Perisai Jakarta timur melakakun aksi unjuk rasa yang kedua kali nya di depan Patra office tower dan Kementrian lingkungan hidup terkait pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Rantaupanjang Utama Bhakti ( PT.RUB ),Rabu(2,juni,2021)

Ali hasan selaku ketua pc perisai Jakarta timur mengatakan pelanggaran hukum Diketahui bahwa PT.RUB telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yaitu No 4 Tahun 2012 tentang indikator lingkungan hidup serta Perda Rancangan Tata Ruang dan Wilayah No 1 Tahun 2016 yang menyatakan jarak tambang dengan pemukiman warga minimal 1 Km tapi yang dilakukan PT.RUB telah bertentangan dengan apa yang telah di tetapkan Kemeterian serta Perda tersebut yang yang melakukan pembangunan pertambanggan batu bara terebut hanya berjarak 400 meter.

Kasus tersebut terjadi yang kini mengakibatkan 2.308 KK yang mengalami dampak dari apa yang telah dilakukan beberapa tambang ilegal yang berada di Kaltim kabupaten berau dari permasalah yang terjadi total izin tambang di berau ada 94 izin tambang yang terdapat 16 perusahan yang telah melakukan penambangan yang terdapat 11 lokasi tambang ilegal yang beroprasi di Kabupaten Berau yang salahsatunya terlibat adalah PT. Rantupanjang Utama Bhakti ( PT. RUB ).

 

Ali yang masih tercatat sebagai mahasiswa ibnu chaldun jakarta meminta Kementrian lingkungan hidup bertindak tegas atas permasalahan ini.

“Bekukan seluruh Aktivitas tambang serta copot izin usaha batu bara PT. Rantupnjang Utama Bhakti”.ungkap Ali

Terakhir Ali mengatakan PT.RUB harus bertanggung jawab terkait apa yang terjadi dan segera pulihkan seluruh kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang batu bara ilegal dan tidak sesuai dengan prosedur yang di tetapkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media