Kegagalan Menjaga Stabilitas Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Menambah Penderitaan Rakyat, PB SEMMI : Desak Presiden Copot Menteri ESDM Serta Dirut Pertamina

0

Kegagalan menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) sangat meerugikan dan menambah kesengsaraan rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Silmi, di Jakarta, Jum’at (12/6).

“Melihat harga BBM yang tak kunjung turun, sedangkan harga minyak dunia sedang anjlok, maka dapat disimpulkan ketidakmampuan dan ketidakcakapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Utama Pertamina,oleh karena itu kami mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri ESDM Serta Dirut Pertamina,” tegasnya.

Padahal, lanjut Silmi, dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi  dihampir semua negara yang mengakibatkan kondisi minyak bumi  turun drastis karena permintaan pasar yang sangat rendah. Nah, disaat inilah sudah seharusnya pemerintah pun ikut menurunkan harga BBM.

“Data Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) menyebut harga BBM seharusnya turun lantaran indikator formulasi penentuan harga BBM berupa harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oils Price/ICP) dan nilai tukar rupiah terus menurun. Dalam kondisi seperti ini masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dengan  estimasi kerugian akibat harga BBM yang tak kunjung turun mencapai Rp13,75 triliun,” jelasnya.

Kerugian itu, tambah Silmi, dihitung sejak harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Angka tersebut berdasarkan kelebihan bayar BBM yang dibebankam kepada masyarakat dalam kurun dua bulan terakhir April dan Mei.

“Pemerintah seharusnya menurunkan harga BBM sesuai formulasi harga menurut Keputusan Menteri ESDM No. 62 K/12/MEM/2020. Tentunya skema kelebihan bayar BBM yang terjadi didua bulan belakang sangat menambah kesulitan rakyat apalagi di tengah pandemi ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Silmi, PB SEMMI mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot menteri ESDM dengan Dirut Pertamina yang dianggap tidak becus melaksanakan tugas dan kebijakanya.

“Bukannya memberi solusi untuk rakyat, namun menambah kesengsaraan hidup masyarakat,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa PB SEMMI akan terus hadir mengawal kebijakan kebijakan yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AM-MDI) gelar Forum Group Disccussion (FGD) dikawasan warunk wow kwb, Jakarta selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Miko Napitupulu (Tokoh Nasional), Dr. Muhamamd Mansur (Staf Ahli Rektor Univeristas Pancasila), Letnan Jenderal (Purn) TNI. Ali Hamdan Bogra, serta Ir. Haidar Alwi ini bersama ratusan peserta dari kalangan aktivis mahasiswa guna membahas isu-isu terkini soal penenangan distribusi gas bersubsidi. “Kami menggelar forum diskusi ini untuk mendukung langkah taktis menteri ESDM Bahlil Lahadilia soal kebijkan menata sistem pendistrubusian gas bersubsidi yang diributkan saat ini”. Ucap Sandri Rumanama (Ketua Harian PP AM-MDI), kamis, (13/2) Sandri mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya pro rakyat meski sempat membuat larangan penjualan elpiji 3 kilogram (kg) oleh pengecer karena ingin memastikan pengelolan subsidi negara tepat sasaran. “Sangat pro rakyat, memastikan satuan harga bisa dijangkau masyarakat, memutus mata rantai mafia gas yang bermain penyulingan gas 3 kg ke 12 kg, serta memastikan subsidi negara tepat sasaran ini sangat pro rakyat”. Ucapnya Sandri menyampaikan jika merujuk pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 bahwa sejatinya, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Hanya saja, pada kenyataanya, masih banyak pihak yang bermain-main disni “Negara sudah mensubsidikan ratusan triuliun untuk rakyat tapi nyata nya tidak tepat sasaran, bahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak, tetapi ikut memanfaatkan subsidi ini serta mencari keuntungan dari subsidi ini”. Papar Sandri Rumanama kepada awak media