DPP KNPI : BUMN harus ambil peran penting dalam penanganan Bencana
Jakarta,- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai punya peranan penting dalam upaya penanganan bencana. Salah satunya adalah program Desa Tangguh Bencana, di Sleman- Yogyakarta dalam sebuah diskusi publik “Peran BUMN dalam Tanggap Bencana” Kamis, 23 September 2021 yang dilaksanakan oleh DPP KNPI.
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyatakan bahwa bahwa Indonesia adalah negara yang dianugerahi Tuhan dengan beragam potensi bencana. Namun hal itu harus dimaknai sebagai ujian dan kesempatan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar serta negara yang tangguh.Karena itu tugas kita menyiapkan generasi yang tangguh yang bisa memanfaatkan anugerah Tuhan.
Oleh karena itu Komite Nasional Pemuda(KNPI) meminta BUMN mendampingi masyarakat dalam menghadapi setiap bencana yang ada.
Menurut Ramdansyah, saat ini ada perubahan paradigma manajemen risiko bencana. Dia mencontohkan manajemen risiko Program Desa Tangguh Bencana di Sleman, Yogyakarta dan Program Kampung Siaga Bencana di Rawa Buaya, Jakarta Barat.
“Transformasi tangguh bencana ini menggunakan dana program kemitraan dan bina lingkungan,” kata Ramdansyah.
Dengan adanya program tersebut kata Ramdansyah, masyarakat tidak lagi ketergantungan dengan pemerintah pusat ataupun daerah. Serta bisa menjadi sistem komando dan proses belajar.
Di tempat yang sama Anggota Komisi VI Herman Khaeron mengatakan dalam mengatasi bencana BUMN selalu hadir. Seperti becana pandemi covid-19.
“BUMN terus menyalurkan bantuan, baik vitamin hingga oksigen. Langkah cepat terlihat dilakukan sejumlah BUMN seperti Pertamina, PGN, maupun Krakatau Steel terkait penyediaan dan distribusi oksigen,” ujar Herman.
Selain itu, BUMN juga mengantisipasi dengan membuka sejumlah rumah sakit darurat, seperti di Wisma Atlet. Selain itu, sejumlah hotel milik BUMN juga dialihfungsikan sebagai rumah sakit tambahan atau tempat istirahat khusus tenaga kesehatan.
“Kementerian BUMN dinilainya cepat untuk menjalin kerja sama dengan pihak di luar negeri. Mulai dari kerja sama untuk mendatangkan mesin untuk memproses uji PCR dari Korsel, APD untuk tenaga kesehatan, hingga mengamankan bahan baku vaksin,” ujar Herman.
Strategi pemerintah jepang dalam tanggap bencana adalah Mulai dari pelaksanaan disaster management yaitu pelaksanaan tanggap darurat, pemulihan, mitigasi, dan kesiapan masyarakat.
Dalam disaster management yang dilaksanakan di Jepang ini, yang membedakan dari disaster management negara lainya adalah dalam tahap kefokusan. Negara Jepang menfokuskan terhadap pelaksanaan kegiatan sebelum bencana atau post event.
Dimana penerapan mitigasi dan persiapan masyarakatnya terhadap bencana merupakan faktor utama didalam menghadapi bencana alam Hal ini dianggap lebih efektif dibanding pergerakan setelah bencana yang terpusat pada kegiatan tanggap darurat dan pemulihan.
Karena dengan penerapan mitigasi dan mempersiapkan masyarakat ini nantinya akan dapat menekan dampak kerugian lebih awal pada saat bencana terjadi, ketimbang menunggu setelah bencana terjadi.
Dukungan teknologi canggih kebencanaan, partisipasi seluruh elemen masyarakat, dan penerapan bangunan tahan gempa ini pun juga menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan disaster management yang telah diterapkan oleh pemerintah Jepang di negaranya ujar Chandra Ketua PPI Jepang. (Red)
