Ketua Presidium GPM-Nus Angkat Bicara Sikapi Problematika Bangsa dan Negara Kala ini

Istimewa;foto

SuaraPEMUDA— Sebagai sebuah bangsa yang besar. Pemerintah dalam setiap kebijakan berupaya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dan berdampak positif untuk tatanan masyarakat. Pastinya dalam setiap era kepemimpinan memiliki dinamika yang berbeda dan problematika yang tidak bisa ditebak kehadirannya.

“Pemuda dan Mahasiswa harus meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu di dalam dunia pergerakan, terlebih untuk mencegah masuknya paham-paham yang bertujuan merusak persatuan dan kesatuan kita,” kata Chrysmon Ketua Presidium GPM-Nus, rabu (04/8/2021)

Lanjutnya lagi menjelaskan bahwa di era transisi saat ini akan mengalami banyak pandangan pro dan kontra terhadap rangkaian keputusan pemerintah.

Situasi pandemi Covid 19 ini bukan hanya menimpa Indonesia melainkan semua negara. Dalam upaya penyelesaian pandemi Covid-19, pemerintah dalam hal ini sudah preventif dalam mengambil keputusan agar masyarakat terhindar dari virus yang mematikan ini.

“Perspektif mahasiswa sangat berarti sebagai agen kontrol sosial untuk menyederhanakan point dalam kebijakan Pemerintah. Sikap kooperatif elemen bangsa sangat diharapkan untuk mampu bersama-sama menuntaskan pandemi covid 19 ini,” pungkasnya.

Namun, dia menyayangkan banyak nya informasi yang bertujuan untuk merusak dan menyesatkan masyarakat sehingga informasi sesat itu kemudian berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Diberbagai momentum ada tersinyalir kelompok radikal yang mencoba untuk memberikan stigma liar dikalangan masyarakat. Aktor oportunis yang menyusupi dan memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Mahasiswa dan Pemuda sangat diharapkan mampu memfilter setiap dinamika dan perkembangan isu yang dimainkan kelompok tertentu dan berani mengatakan stop ekstrimisme,” pungkasnya.

Lanjutnya, enterpretasi liar selalu diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat agar murka terhadap kebijakan pemerintah. Secara hakikatnya, Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Kita harus memahami konteks ini agar tidak mudah terprovokasi dan dihasut oleh mereka yang mencoba mendeligitimasi bangsa ini.

“Penerapan protokol kesehatan atas anjuran pemerintah sebaiknya untuk diterapkan secara fundamental ini merupakan semangat persatuan untuk merefleksikan bahwa kita cinta terhadap bangsa ini,” tandasnya.(sltg)