Kegagalan menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) sangat meerugikan dan menambah kesengsaraan rakyat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Silmi, di Jakarta, Jum’at (12/6).
“Melihat harga BBM yang tak kunjung turun, sedangkan harga minyak dunia sedang anjlok, maka dapat disimpulkan ketidakmampuan dan ketidakcakapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Utama Pertamina,oleh karena itu kami mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri ESDM Serta Dirut Pertamina,” tegasnya.
Padahal, lanjut Silmi, dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi dihampir semua negara yang mengakibatkan kondisi minyak bumi turun drastis karena permintaan pasar yang sangat rendah. Nah, disaat inilah sudah seharusnya pemerintah pun ikut menurunkan harga BBM.
“Data Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) menyebut harga BBM seharusnya turun lantaran indikator formulasi penentuan harga BBM berupa harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oils Price/ICP) dan nilai tukar rupiah terus menurun. Dalam kondisi seperti ini masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dengan estimasi kerugian akibat harga BBM yang tak kunjung turun mencapai Rp13,75 triliun,” jelasnya.
Kerugian itu, tambah Silmi, dihitung sejak harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Angka tersebut berdasarkan kelebihan bayar BBM yang dibebankam kepada masyarakat dalam kurun dua bulan terakhir April dan Mei.
“Pemerintah seharusnya menurunkan harga BBM sesuai formulasi harga menurut Keputusan Menteri ESDM No. 62 K/12/MEM/2020. Tentunya skema kelebihan bayar BBM yang terjadi didua bulan belakang sangat menambah kesulitan rakyat apalagi di tengah pandemi ini,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Silmi, PB SEMMI mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot menteri ESDM dengan Dirut Pertamina yang dianggap tidak becus melaksanakan tugas dan kebijakanya.
“Bukannya memberi solusi untuk rakyat, namun menambah kesengsaraan hidup masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa PB SEMMI akan terus hadir mengawal kebijakan kebijakan yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat indonesia.